Infografis
Suara.com - Dalam forum "Indonesia di Tengah Tahun Politik dan Ancaman Resesi Ekonomi", para pakar dan elit politik mengungkap prioritas perbincangan seputar sosok calon presiden. Tidak lagi siapa pengganti atau presiden berikutnya, akan tetapi hal lebih substantial.
Dikutip dari rilis Dialog Akhir Tahun Unpacking Indonesia sebagaimana diterima Suara.com, budayawan Eros Djarot mengungkapkan bahwa pembicaraan soal Pemilu harusnya lebih maju lagi.
Menurutnya, topik bukan sekadar soal Pemilu atau membicarakan siapa pengganti presiden. Sebab yang ditunggu bukanlah sekadar siapa menjadi presiden berikutnya, namun perubahan yang lebih substansial.
"Saya melihat pembangunan dalam konteks material ada kontribusi yang baik. Tapi pembangunan immaterial adalah hal yang serius yang perlu jadi pembicaraan," ungkap Eros Jarot.
Menurutnya, hingga hari ini ia belum melihat presiden yang betul-betul melaksanan Pasal 33 UUD 45. Ia mencontohkan, di era Orde Baru menambang minyak hanya mendapat 15 persen, sisanya adalah negara. Namun hari ini malah mendapatkan lisensi penuh.
"Jadi ada segelintir orang yang bisa menyetir semua. Bahkan mulai dari pemilihan gubernur sampai pemilihan presiden," papar Eros Jarot.
Budayawan sekaligus politisi ini menekankan bahwa arena demokrasi yang ditandai pemilu menghasilkan kekuasaan semu karena kekuasaan sesungguhnya ada di tempat lain, dan merekalah pengendali bangsa ini. Eros juga mengatakan, siapapun partai pemenang Pemilu, kekuasaan yang dimiliki adalah kekuasaan seolah-olah, bukan kekuasaan sesungguhnya.
Perubahan kondisi tadi juga tidak lepas dari peran intelektual yang menurut Eros saat ini berbalik. Sebab, seharusnya presiden meminta pertimbangan pada kaum intelektual, namun kondisi hari ini justru kaum intelektual yang meminta arahan dari presiden. Eros menyebutkan, jika dibiarkan, kondisi inilah yang disebut the death of intellectual society.
Eros menawarkan agar negara ini mengecek kembali supremasi yang perlu menjadi prioritas. Jika selama ini supremasi hukum yang terus didengungkan, ia menyarankan untuk menggesernya.
Baca Juga: Analis Sebut Jokowi Keluarkan Perppu Pemilu Hanya untuk Penuhi Keinginan Megawati
Sebab supremasi hukum sudah tidak tepat untuk kondisi hari ini, di mana para penegak hukum tidak lagi mendapatkan kepercayaan dari publik. Sebagai gantinya, Eros menyatakan supremasi kedaulatan rakyat perlu menjadi prioritas.
Senada Eros, politisi Partai Nasdem Akbar Faisal juga menyatakan ada hal yang perlu dibenahi oleh pemerintah hari ini. Akbar memberikan apresiasi atas pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh pemerintahan Presiden Jokowi. Namun menurutnya saat ini fokus pada pembangunan infrastruktur sudah waktunya digeser untuk pembenahan yang lain.
Menurutnya, banyak masalah yang juga perlu diberikan fokus di sisa pemerintahan Presiden Jokowi. Akbar mencontohkan kasus narkoba, mafia tambang, dan perjudian yang terjadi di Kepolisian. Juga penangkapan koruptor yang dilakukan KPK.
Menurut Akbar, di balik itu semua ada hal yang lebih substansi yang perlu menjadi perhatian dan prioritas presiden untuk dibenahi.
Akbar juga menyoroti jalannya pemerintahan hari ini yang nyaris tanpa oposisi. Ia meminta kepada partai-partai baru yang akan berlaga di Pemilu 2024 tidak hanya menyiapkan diri untuk menjadi pemenang. Namun jika kalah juga siap untuk menjadi penyeimbang kekuasaan. Akbar tak berharap Pemilu 2024 akan kembali menjadi ajang untuk membangun koalisi besar.
Kekritisan Eros Djarot dan Akbar Faisal terhadap jalannya pemerintahan hari ini ditanggapi berbeda oleh politisi dari PDI Perjuangan Adian Napitupulu.
Sebagai bagian dari partai yang punya peran besar dalam memenangkan Jokowi ke kursi presiden, Adian meminta agar semua mengecek bahwa tidak ada manusia yang sempurna.
Begitupun seorang pemimpin. Setiap pemimpin akan punya kekurangan, tapi juga punya kelebihan. Menurut Adian, nyaris mustahil mendapatkan pemimpin yang sempurna.
"Saya tidak membela Jokowi, tapi saya membela harapan-harapan yang dulu sepertinya sulit kita raih," ujarnya.
Menurut Adian, hari ini yang harusnya menjadi alat ukur adalah tindakan seorang pemimpin. Apakah tindakannya masih sesuai konstitusi.
